Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Associates of the Cabinet (apart from the vice president) serves with the president's pleasure, who can dismiss them at will for no induce.

Civil society is concerned about A variety of article content – from blasphemy to adultery – and concerned the provisions would be weaponized versus minorities and accustomed to clamp down on civil liberties. In accordance with the authorities, the new draft hasn't been released In order not to bring about ‘unrest’.

” This can be problematic for journalists and CSO activists as the provision might be interpreted in a way which would criminalize the spreading of general public fascination details. Notably, the Constitutional Courtroom, in November 2012, turned down a movement from a coalition of civil Culture groups to amend the 2011 Intelligence Law, stating that the legislation neither violated the Structure nor threatened independence of expression.

atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.

Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

g., by compelled having of individuals’s land and destruction from the surroundings and forests ‘escorted’ by armed service and intelligence corporations.

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan periksa di sini kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

Remaining radical teams: individuals who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;

Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.

[22] So, the army bodies attached towards the civilian authorities in the long run performed an intelligence ‘functionality’ to guard in opposition to just what the Orde Baru

Foreign foundations are obliged to get Government permits, specifically a basic principle permit and operational permit. An operational permit can only be attained in the event the principle permit is granted. (Write-up forty four) The principle permit is issued via the Ministry of International Affairs dependant on considerations in the Permit Issuance Team, which shall be set up through the Ministry of International Affairs. To acquire a theory allow, the foreign Basis should fulfill minimum prerequisites: that it had been established in a country which includes diplomatic relations with Indonesia and that its governing theory, functions and things to do will not be-for-profit.